Mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian di bidang Pembukuan. Uraian tugas Sub Bidang Pembukuan adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
d. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
e. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
f. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
g. melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
h. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
i. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
j. menganalisa laporan realisasi penerimaan;
k. menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
l. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi    pemerintah daerah;
n. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;
p. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota    wilayah I; dan
q. membantu tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota    wilayah I.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pelaporan dan pembinaan keuangan. Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan Keuangan, adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
b. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
d. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
e. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
f. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
g. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
h. mengikhtisarkan pengeluaran;
i. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan    ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
j. melakukan posting atas pengeluaran;
k. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
l. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
m. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
n. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara    periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
o. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
p. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
q. melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
r. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
s. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi    pemerintah daerah;
t. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
u. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;
v. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota    wilayah II; dan
w. membantu tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota    wilayah II.