Sub Bidang Mutasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang mutasi aset daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Mutasi Aset Daerah, adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;
b. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
e. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
f. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
i. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
k. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
l. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; dan
m. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah.

Sub Bidang Mutasi Aset Daerah terdiri dari:
a. Kepala Sub Bidang Mutasi Aset Daerah; dan
b. Jabatan Pelaksana.

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Mutasi Aset Daerah.

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bidang Mutasi Aset Daerah.

Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan dan pengamanan aset daerah. 

Uraian tugas Sub Bidang Pemanfataan dan Pengamanan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang    kelancaran pelaksanaan tugas badan sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian dan Sub Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan 
   perundang-undangan;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
   perundang-undangan;
d. menyusun standar melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari    SKPD;
e. menyusun perjanjian sewa dalam rangka pemanfaatan asset sesuai ketentuan yang berlaku;
f. menyusun perjanjian pinjam pakai dalam rangka pemanfaatan asset sesuai ketentuan berlaku; 
g. menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan dalam rangka pemanfaatan asset sesuai ketentuan yang berlaku;
h. menyusun perjanjian bangun guna serah/bangun serah guna dalam rangka pemanfataan aset sesuai ketentuan yang    berlaku;
i. menyusun dan menganalisa kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku;
j. memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan administrasi dokumen hasil pengadaan/berita acara serah terima;
k. memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan hukum (sertifikat);
l. melaksanakan penyelesaian sengketa terhadap asset pemerintah daerah;
m. memantau pelaksanaan kegiatan penyimpanan bukti kepemilikan/penguasaan aset;
n. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah;
o. menyusun pengadministrasian barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
p. menyusun penetapan status penggunaan barang milik daerah;
q. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
r. menyusun daftar pemeliharaan barang milik daerah;
s. mendistribusikan dang mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing    memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
u. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah    daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat (Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun    2014);
v. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD,    pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
w. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk/arahan    lebih lanjut; dan
x. melaksanakan  tugas  lain  yang  diperintahkan  oleh  atasan  untuk kelancaran tugas.

Sub Bidang Pemanfataan dan Pengamanan Aset Daerah terdiri dari:
a. Kepala Sub Bidang Pemanfataan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
b. Jabatan Pelaksana.

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pemanfataan dan Pengamanan Aset Daerah.

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bidang Pemanfataan dan Pengamanan Aset Daerah. 

Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.